Frans Lewi Desak Perusahaan Infrastruktur di Berau Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal: Kunci Kesejahteraan dan Pengurangan PHK

Berau, 31 Mei 2025 — Isu ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan utama di Kabupaten Berau. Kali ini, Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menekankan pentingnya melibatkan tenaga kerja lokal dalam setiap pengerjaan proyek infrastruktur yang berlangsung di wilayah tersebut.
Politisi dari Partai Hanura ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat lokal bukan hanya sekadar wacana, tetapi bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda Berau yang memiliki potensi dan keahlian teknis mumpuni.
“Kalaupun perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus, saya yakin masih banyak anak muda Berau yang memiliki latar belakang pendidikan teknik dan kemampuan sesuai kebutuhan proyek,” ujar Frans dalam keterangannya, Kamis (30/5).
Tenaga Kerja Lokal Harus Menjadi Prioritas Utama
Dalam setiap proyek pembangunan, Frans mengingatkan bahwa prioritas kepada tenaga kerja lokal adalah kewajiban moral dan sosial. Menurutnya, tidak semua pengerjaan harus mengandalkan tenaga dari luar daerah, apalagi jika SDM lokal tersedia.
“Maka dari itu, prioritas bagi tenaga kerja lokal harus tetap menjadi perhatian. Kita tidak ingin potensi daerah sendiri justru diabaikan,” tegasnya.
Frans juga mengungkapkan bahwa komposisi tenaga kerja yang ideal harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni minimal 80 persen pekerja berasal dari lokal, dan sisanya boleh diambil dari luar daerah dengan catatan memiliki keahlian khusus yang tidak tersedia di dalam wilayah.
Koordinasi Intensif dengan Pemda dan Perusahaan
Sebagai bagian dari pengawasan legislatif, Komisi I DPRD Berau secara rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengingatkan perusahaan-perusahaan besar agar lebih peka terhadap isu ketenagakerjaan. Terutama dalam merespons keluhan masyarakat terkait ketimpangan peluang kerja dan dampak dari gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Kami minta agar perusahaan tidak melulu merekrut pekerja dari luar. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial, apalagi di masa sulit di mana banyak keluarga kehilangan mata pencaharian,” ujar Frans.
Dorongan Diversifikasi Sektor Ekonomi di Berau
Selain menyoroti sektor infrastruktur, Frans Lewi juga menekankan pentingnya diversifikasi sektor ekonomi di Berau. Ia melihat bahwa selama ini ketergantungan terhadap sektor pertambangan terlalu dominan, padahal sektor lain juga bisa dikembangkan untuk menyerap tenaga kerja lokal.
“Pemerintah harus mulai mengembangkan sektor-sektor lain yang bisa menyerap tenaga kerja lokal secara berkelanjutan. Ini penting agar semua warga, khususnya generasi muda, punya peluang kerja yang lebih luas di daerah sendiri,” tambahnya.
Frans menyarankan agar pemerintah daerah mulai membuka lebih banyak peluang di sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan industri kreatif. Hal ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan stabil dalam jangka panjang.
Komitmen terhadap Keadilan Sosial dan Ekonomi Berau
Frans Lewi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keadilan sosial hanya bisa dicapai jika pembangunan juga menyertakan rakyat dalam prosesnya. Ia berharap seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, bisa bersinergi membangun Berau yang lebih berdaya dan sejahtera.
Kesimpulan: Tenaga Kerja Lokal adalah Aset Daerah yang Harus Diutamakan
Desakan Sekretaris Komisi I DPRD Berau Frans Lewi bukan tanpa alasan. Keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek infrastruktur tidak hanya akan memberikan manfaat langsung berupa lapangan pekerjaan, tapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah.
Dengan pengawasan legislatif yang kuat dan dukungan dari pemerintah daerah, langkah ini bisa menjadi solusi konkret dalam mengurangi angka pengangguran, mencegah kecemburuan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Berau.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









