Banjir di Kaltim Alarm Serius, Butuh Sinergi Semua Pihak

Hujan deras yang mengguyur wilayah Kalimantan Timur pada Selasa (27/05/2025) kembali membawa bencana banjir yang merendam sejumlah daerah, mulai dari Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, hingga Berau. Dalam kondisi darurat ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, angkat bicara dan menegaskan pentingnya sinergi multipihak untuk menghadapi persoalan banjir yang semakin kompleks dan masif.

“Ini Bukan Waktunya Saling Menyalahkan”

Dalam keterangannya di Samarinda, Reza menyampaikan bahwa banjir bukan lagi sekadar persoalan cuaca atau musim. Bencana ini adalah akumulasi dari kesalahan pengelolaan lingkungan dan perencanaan pembangunan yang kurang mempertimbangkan aspek daya dukung alam.

“Ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Mari kita bersama-sama merefleksikan penyebab banjir, mulai dari berkurangnya daerah resapan air akibat menyempitnya ruang hijau dan hutan, kondisi geografis yang kini berada di bawah permukaan air, hingga sistem drainase dan aliran sungai yang belum optimal,” ujar Reza tegas.

Pernyataan ini mendapat perhatian publik, karena sejalan dengan kondisi nyata di lapangan di mana hujan lebat disertai pasang Sungai Mahakam menyebabkan genangan air setinggi 50 hingga 100 sentimeter di berbagai kawasan pemukiman dan jalan utama di Samarinda.

Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan yang turun di Samarinda mencapai 85 mm per jam, sementara Kepala BPBD Samarinda, Suwarso, melaporkan bahwa fenomena pasang besar Sungai Mahakam menjadi pemicu utama genangan air yang tak kunjung surut.

“Air dari anak sungai seperti Karang Mumus, Karang Asam Kecil, Karang Asam Besar meluap dan tidak bisa mengalir ke sungai utama karena tertahan pasang besar. Akibatnya, dataran rendah di Samarinda Utara, Palaran, Sambutan, dan Samarinda Ilir kembali digenangi banjir,” jelas Suwarso.

Lebih jauh, Akhmed Reza Fachlevi menekankan bahwa penanganan banjir bukan hanya tugas pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

“Kita bisa memulai dari hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, mengembalikan budaya gotong-royong, dan aktif dalam program penghijauan,” tambah Reza.

Ia juga mendorong agar program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola tata ruang dan memperluas ruang terbuka hijau tidak hanya sekadar di atas kertas, tapi benar-benar direalisasikan di lapangan.

Dalam menghadapi perubahan iklim dan tekanan urbanisasi yang tinggi di Kaltim—terutama menjelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)—Reza menggarisbawahi perlunya perencanaan tata kota dan infrastruktur yang lebih adaptif dan ramah lingkungan.

Beberapa langkah strategis yang disarankan antara lain:

• Rehabilitasi dan normalisasi sungai-sungai kecil yang sudah menyempit dan dangkal.

• Modernisasi sistem drainase perkotaan.

• Penegakan hukum terhadap alih fungsi hutan dan lahan tanpa izin.

• Pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam menjaga kawasan lindung.

“Kalau kita tetap abai, banjir ini akan menjadi bencana berulang yang terus menggerogoti kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tegas Reza.

Banjir yang kembali melanda Samarinda, Kukar, dan Berau bukan hanya menyisakan lumpur dan kerugian, tapi juga menjadi alarm keras bagi semua pihak bahwa Kalimantan Timur sedang berada dalam kondisi darurat ekologis. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyerukan agar momentum ini digunakan sebagai titik balik untuk membangun komitmen baru: Kaltim yang tahan bencana, hijau, dan berkelanjutan.