Program “GratisPol” Pemprov Kaltim: Seragam Sekolah Gratis Jadi Sorotan, DPRD Minta Teknisnya Diperjelas

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji resmi mengusung program unggulan bertajuk “GratisPol” atau Gratis Pendidikan Total. Salah satu komponen utama dari program ini adalah penyediaan seragam sekolah gratis untuk seluruh peserta didik di wilayah Kalimantan Timur.

Program ini menjadi wujud nyata dari komitmen pasangan Rudy–Seno untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di Kaltim, sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat.

Namun, seiring dengan pengumuman kebijakan ini, muncul berbagai respons dari masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk dari kalangan legislatif di DPRD Provinsi Kaltim.

DPRD Apresiasi “GratisPol”, Tapi Minta Teknisnya Diperjelas

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan, Fadly Himawan, menyatakan dukungannya terhadap program seragam sekolah gratis ini. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya positif untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua murid dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Secara prinsip tentu kita dukung. Ini adalah salah satu cara agar anak-anak kita bisa bersekolah tanpa beban biaya tambahan, khususnya soal perlengkapan sekolah,” ujar Fadly saat ditemui di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV Kalimantan Timur, Jumat (30/5/2025).

Namun, Fadly menyoroti pentingnya kejelasan teknis dalam implementasi program tersebut. Ia mengingatkan bahwa dalam keseharian siswa, terdapat beberapa jenis seragam yang digunakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan jenis seragam apa saja yang akan diberikan secara gratis.

“Ada seragam nasional, seragam batik sekolah, pramuka, sampai seragam olahraga. Jadi harus dijelaskan, mana yang masuk dalam program gratis ini. Jangan sampai masyarakat bingung,” jelasnya.

Anggaran Terbatas, Pemerintah Diminta Prioritaskan yang Esensial

Menurut informasi awal yang diterima Fadly, kemungkinan hanya satu atau dua jenis seragam yang akan digratiskan, mengingat adanya keterbatasan anggaran daerah. Ia menilai, prioritas utama sebaiknya diberikan pada seragam nasional, karena merupakan pakaian utama yang digunakan setiap hari.

“Kita harus realistis. Kalau kemampuan anggaran belum bisa menanggung semua jenis seragam, maka yang paling esensial seperti seragam nasional atau pramuka bisa jadi prioritas,” ujarnya.

Distribusi Harus Transparan dan Merata

Fadly juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sistem distribusi yang transparan, akurat, dan adil. Ia menyampaikan kekhawatiran terkait potensi keterlambatan atau ketimpangan distribusi antar daerah, yang dapat mengurangi efektivitas program.

“Koordinasi antara Pemprov, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah sangat penting. Jangan sampai program bagus ini justru menimbulkan masalah baru di lapangan,” tambahnya.

Ia meminta agar pemerintah daerah segera menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan, termasuk waktu distribusi, prosedur pengadaan, dan kriteria penerima bantuan seragam.

Sosialisasi Masif Jadi Kunci Keberhasilan

Tak kalah penting, Fadly menekankan perlunya sosialisasi program “GratisPol” secara masif kepada masyarakat agar tidak terjadi simpang siur informasi. Ia menyebut bahwa masyarakat kini menanti kepastian kapan program ini mulai berjalan dan bagaimana prosedurnya.

“Yang paling ditunggu masyarakat adalah kepastian. Siapa yang dapat? Kapan distribusinya? Bagaimana prosedurnya? Ini semua harus disampaikan secara resmi, bukan hanya sekadar wacana,” tegasnya.

GratisPol: Pilar Baru Pendidikan Kaltim yang Lebih Inklusif

Program GratisPol yang dicanangkan oleh pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji ini digadang-gadang akan menjadi tonggak penting dalam revolusi pendidikan di Kalimantan Timur. Selain seragam gratis, program ini juga mencakup pembebasan biaya sekolah, bantuan perlengkapan belajar, hingga peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan.

Jika dijalankan dengan sistematis dan transparan, “GratisPol” bisa menjadi model percontohan nasional dalam menciptakan pendidikan yang benar-benar inklusif dan merata.