Pemprov Kaltim PKS kuliah gratis dengan tujuh universitas lokal
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sumber daya manusia berkualitas melalui terobosan besar di bidang pendidikan. Dalam langkah bersejarah, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, secara resmi telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tujuh perguruan tinggi negeri di Kaltim untuk mengimplementasikan Program Kuliah Gratis, GRATISPOL (Gratis Pendidikan Politeknik dan Universitas).
Langkah strategis ini bertujuan untuk menghapus biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi seluruh mahasiswa baru tahun ajaran 2025 di tujuh perguruan tinggi negeri terkemuka di Benua Etam.
“Saya ingin memastikan bahwa program pendidikan gratis di Kalimantan Timur berjalan dengan baik. Semua sistem harus tertata rapi dan siap untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud saat memberikan sambutan di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Gubernur Rudy menegaskan bahwa anggaran pendidikan telah disiapkan secara matang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan dana tersebut, mahasiswa baru di tujuh perguruan tinggi tersebut tidak akan dibebani biaya kuliah alias UKT gratis 100 persen.
Bagi mahasiswa baru yang sudah terlanjur membayar UKT, Pemprov Kaltim meminta pihak kampus untuk mengembalikan dana tersebut secara penuh kepada mahasiswa.
Dalam tahap awal peluncuran program, terdapat 7 perguruan tinggi negeri yang telah melakukan PKS dengan Pemprov Kaltim, yaitu:
- Universitas Mulawarman (Unmul): 7.714 mahasiswa
- Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda: 2.225 mahasiswa
- Politeknik Negeri Samarinda (Polnes): 2.122 mahasiswa
- Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim (Poltekes): 997 mahasiswa
- Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani): 465 mahasiswa
- Politeknik Balikpapan (Poltekba): 1.020 mahasiswa
- Institut Teknologi Kalimantan (ITK): 2.280 mahasiswa
Total penerima manfaat GRATISPOL tahap awal mencapai 16.823 mahasiswa baru.
Program GRATISPOL bukan sekadar bantuan biaya kuliah, namun merupakan langkah strategis menghapus mata rantai kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur.
“Saya ingin memastikan setiap anak di Kaltim memiliki akses pendidikan hingga jenjang S1. Karena hanya melalui pendidikan, kita bisa mencetak generasi mandiri dan berdaya saing,” ujar Rudy Mas’ud.
Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyampaikan bahwa saat ini kerja sama baru dilakukan dengan perguruan tinggi negeri, karena mereka telah lebih dahulu membuka pendaftaran mahasiswa baru.
Sedangkan perguruan tinggi swasta akan menyusul setelah masa penerimaan selesai. Pemprov Kaltim akan menyesuaikan kerja sama dengan jadwal pendaftaran kampus swasta.
Kabar baiknya, Peraturan Gubernur (Pergub) dan Petunjuk Teknis (Juknis) GRATISPOL sudah selesai difinalisasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kecepatan Pemprov Kaltim dalam meluncurkan program ini.
Program GRATISPOL merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperkuat kualitas SDM, mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menyiapkan generasi emas 2045.
Melalui GRATISPOL, Pemprov Kaltim membuktikan bahwa pendidikan adalah hak, bukan beban.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
