HMI Samarinda Sentil Keras Wali Kota: Jangan Cuma Bersolek di Baliho, Banjir dan Masalah Rakyat Tak Kunjung Selesai

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda kembali mengangkat suara kritisnya terhadap kondisi Kota Tepian. Kali ini, sorotan tajam mereka tertuju pada kinerja Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang dianggap belum menuntaskan segudang persoalan mendasar yang membelit kehidupan masyarakat.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum HMI Samarinda, Syahril Saili, pihaknya menyayangkan gaya kepemimpinan wali kota yang dinilai lebih banyak tampil di baliho dan acara seremonial ketimbang hadir langsung dalam menyelesaikan persoalan mendasar di lapangan.

“Banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Samarinda butuh pemimpin yang bekerja nyata, bukan simbolik,” ujar Syahril dengan nada tegas.

Banjir, Masalah Kronis yang Tak Kunjung Selesai

Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan HMI adalah persoalan banjir yang terus menghantui warga setiap musim hujan. Samarinda digambarkan seperti rumah bocor yang tak pernah benar-benar diperbaiki.

Meski pemerintah sudah mencanangkan proyek drainase dan normalisasi sungai, di lapangan, hasilnya dinilai masih jauh dari harapan. Warga tetap harus berjuang sendiri setiap kali hujan turun deras.

“Janji pengendalian banjir belum terasa dampaknya. Masyarakat masih jadi korban saban musim hujan,” tambah Syahril.

Penggusuran yang Dinilai Tak Manusiawi

Selain itu, HMI juga menyoroti proses penggusuran yang dilakukan pemerintah terhadap warga, salah satunya seperti yang terjadi di Pasar Subuh. Menurut HMI, tindakan tersebut cenderung kaku dan minim solusi, tanpa pendekatan humanis yang layak bagi rakyat kecil.

“Jangan sampai pembangunan tumbuh di atas air mata warga. Ketimpangan sosial adalah bom waktu,” ujar Syahril, menekankan pentingnya keadilan sosial dalam proses pembangunan.

Proyek Ambisius dan Ketimpangan Realita

HMI juga mempertanyakan proyek-proyek ambisius yang digadang-gadang sebagai ikon pembangunan. Misalnya proyek terowongan, yang menurut mereka justru menambah daftar panjang kekecewaan publik.

“Alih-alih menyelesaikan masalah, proyek ini justru seperti kapal megah yang bocor di tengah laut. Jalan rusak, proyek molor, dan hasilnya tidak sesuai ekspektasi masyarakat,” kritik Syahril.

Keamanan Memburuk dan Kekerasan Meningkat

Dalam aspek sosial, HMI juga menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya kasus kekerasan di Samarinda, baik di ruang publik maupun dalam lingkup domestik. Kota ini, menurut mereka, makin terang lampunya tapi makin gelap suasananya.

“Warga kian sulit merasa aman di rumah sendiri. Ini sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan,” ujar Syahril.

Tambang dan Sampah: Dua Luka yang Terus Menganga

HMI turut menyoroti aktivitas pertambangan ilegal dan legal yang menurut mereka menjalar hingga ke pusat kota. Tambang-tambang ini dianggap sebagai ancaman laten yang merusak lingkungan, meracuni sumber air, dan membahayakan masa depan Samarinda.

“Pemerintah harus tegas terhadap tambang-tambang nakal. Jangan biarkan rakyat jadi korban dari kerakusan,” tegas Syahril.

Tak ketinggalan, persoalan klasik seperti pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Sistem yang tumpang tindih serta minimnya edukasi masyarakat membuat persoalan sampah seperti benang kusut yang tak kunjung diurai.

“Samarinda seperti terus menyapu kotoran ke bawah karpet. Sampah tetap menjadi wajah suram kota ini,” pungkas Syahril.

Sorotan tajam dari HMI Samarinda menjadi refleksi keras bagi pemerintah kota untuk segera melakukan introspeksi. Dalam era transparansi dan partisipasi publik, pemimpin dituntut bukan hanya tampil, tapi juga bekerja nyata. Samarinda, sebagai ibu kota Kalimantan Timur, seharusnya menjadi contoh dalam penataan kota dan kesejahteraan rakyat. Kritik yang disampaikan HMI adalah panggilan untuk perubahan—bukan sekadar seruan oposisi, tapi suara masyarakat yang ingin Samarinda lebih baik.