Solusi Nyata Lawan Stunting dan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan komitmen serius dalam membenahi kualitas hidup masyarakat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar untuk mempercepat program pembangunan sanitasi permukiman yang layak dan aman di seluruh wilayah provinsi.

Langkah strategis ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, dalam Kick-Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2025, yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (4/6/2025).

Dana tersebut bersumber dari bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim dan bertujuan untuk memperkuat kemampuan kabupaten/kota dalam percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi.

“Ujung tombaknya ada di kabupaten dan kota. Kita bantu dari provinsi, tetapi realisasi harus muncul dari daerah,” ujar Aji Fitra Firnanda.

Target ambisius pun ditetapkan: 100 persen akses sanitasi layak dalam 2–3 tahun ke depan di seluruh Kalimantan Timur. Sebuah lompatan besar jika melihat kondisi saat ini.

Baca Juga: Judol: Masalah atau Solusi? Fenomena yang Mengguncang Dunia Pendidikan dan Kreativitas Digital

Selama tiga tahun terakhir, akses sanitasi layak di Kaltim meningkat dari 74% menjadi 84%, menunjukkan tren yang sangat positif. Namun, masih ada 16% masyarakat yang belum menikmati akses sanitasi aman, sebuah angka yang tidak bisa dianggap remeh.

Yang mengejutkan, masalah ini tak hanya menimpa masyarakat miskin, tetapi juga kelompok ekonomi menengah, menunjukkan bahwa sanitasi bukan sekadar soal fasilitas, tapi juga kesadaran.

“Cara paling murah membangun sanitasi adalah dengan menumbuhkan kesadaran,” tegas Aji.

Dalam forum tersebut, Aji menyinggung bahwa sanitasi kerap bukan prioritas kepala daerah karena tidak dianggap proyek “glamor” seperti pembangunan jalan atau gedung megah.

Padahal, buruknya sanitasi berkaitan langsung dengan berbagai persoalan serius seperti:

• Stunting pada anak-anak

• Penyakit infeksi seperti diare dan hepatitis

• Kemiskinan struktural

• Penurunan kualitas lingkungan dan air tanah

“Sanitasi bukan sekadar toilet bersih. Ini soal martabat, kesehatan, dan masa depan anak-anak kita,” ujar Aji penuh penekanan.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR-Pera Kaltim, Rahmad Hidayat, juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga sektor kesehatan dan lingkungan hidup.

Baca Juga: AirNav Indonesia Dorong Modernisasi Navigasi Udara: Peluang Emas Ikuti Pengadaan Pembangunan ATC Tower

“Sanitasi bukan urusan satu dinas. Kita butuh sinergi kuat dan kolaborasi nyata,” ujarnya.

Dalam acara Kick-Off PPSP 2025 tersebut, sejumlah narasumber utama memaparkan pandangan mereka:

• Ibnu Abbas (Bappeda Kaltim): Menekankan pentingnya layanan sanitasi dalam dokumen perencanaan RPJMD 2025–2029.

• Aulia Karlina (DPUPR): Menguraikan paradigma baru pengelolaan limbah domestik berbasis sistem terdesentralisasi dan berkelanjutan.

• Rina Julianti (DLH Kaltim): Menyampaikan roadmap pengelolaan sampah regional sebagai bagian dari sistem sanitasi terpadu.

Seluruh narasumber sepakat bahwa tanpa sinergi lintas sektor, target sanitasi 100% tak akan tercapai.

Sanitasi sering dipandang sebagai beban APBD, padahal justru merupakan investasi sosial jangka panjang. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk sanitasi menghasilkan penghematan biaya kesehatan, peningkatan produktivitas, dan perbaikan kualitas lingkungan.

Baca Juga: Masih Bingung Cara Ikut Proyek BUMN? Begini Cara Ikut Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN, Wajib Tahu untuk UMKM dan Pengusaha Pemula!

“Sanitasi yang baik menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat secara signifikan. Ini bukan pemborosan, ini pencegahan,” tegas Aji Fitra.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program PPSP 2025 kini berdiri di garis depan perubahan. Dengan alokasi anggaran Rp200 miliar, Kaltim mengirim pesan tegas bahwa sanitasi adalah hak dasar, bukan kemewahan.

Kick-Off Meeting ini menjadi penanda dimulainya era baru: era sanitasi sebagai pilar utama pembangunan manusia. Bukan hanya soal toilet bersih, tetapi tentang keadilan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan masa depan yang bermartabat.