Akmal Malik Pimpin Rapim Evaluasi APBD 2023 dan Dorong Perbaikan Realisasi Anggaran

Senin (05/02/2024), Tenggarong - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023. Rapat yang berlangsung di Hotel Grand Fatma Tenggarong tersebut dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dan para kepala Perangkat Daerah (PD) lingkup provinsi.

Dalam sesi evaluasi, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahun 2023. Angka realisasi keuangan dan fisik pada tahun anggaran tersebut mencapai 92.40%, mengalami peningkatan signifikan sebesar 8.66% dibandingkan dengan tahun 2022. Terdapat capaian positif dalam penyerapan anggaran, dimana sebanyak 17 PD berhasil mencapai penyerapan di atas 95%, sementara 26 PD mencapai angka penyerapan antara 85 hingga 94.99%. Hanya 2 PD yang menyerap anggaran di bawah 74.99%.

Menyikapi laporan tersebut, Akmal Malik memberikan arahan kepada PD untuk melakukan review dan revisi anggaran secara realistis, mempertimbangkan kendala dari sisi sistem dan ketersediaan sumber daya.

Baca Juga: Diskominfo Kaltim Gempur Dunia Statistik dengan Coaching Metadata, Produsen Data Siap Berkolaborasi

"Harus lebih realistis, kuncinya di perencanaan agar lebih tepat lagi. Agar kita bisa lebih baik lagi melangkah di tahun berikutnya," ungkap Akmal Malik.

Selain itu, ia menekankan pentingnya konsistensi dalam penggunaan kamus usulan program dan kegiatan untuk penganggaran. BUMD juga diminta untuk meningkatkan tata kelolanya dengan melibatkan Inspektorat sebagai pengawas, guna mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat ini juga membahas berbagai laporan evaluasi, termasuk Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa 2023 dan 2024, Realisasi Bantuan Keuangan dan FCPF-CF, Pekerjaan yang tidak selesai 2023, hingga Persiapan Pemilu di Kaltim. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pj Gubernur juga mengulas isu-isu krusial seperti inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran.

Pada akhir rapat, Akmal Malik menegaskan perlunya kolaborasi antar BUMD untuk memperkuat ekonomi daerah, sambil merinci tahapan dan substansi Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, yang akan memandu arah pembangunan di Kalimantan Timur ke depan.