Kritikan Pengamat Terhadap Kebijakan Pembatasan Waktu BBM di SPBU Samarinda

Menurut Purwadi, kebijakan ini hanya menggeser masalah ke waktu yang berbeda tanpa memberikan solusi konkret. Dari pantauan langsung, antrean panjang kendaraan R4 masih terjadi, terutama pada malam hari di beberapa SPBU. Purwadi juga menyoroti bahwa permasalahan distribusi BBM di Samarinda tidak semata-mata berkaitan dengan kuota, tetapi juga terkait manajemen yang kurang tepat.

Purwadi mendorong pemerintah setempat untuk melakukan inspeksi mendadak guna memahami permasalahan di lapangan. Ia menekankan perlunya transparansi dalam kuota BBM dari Pertamina agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, sehingga dapat merencanakan pembelian BBM dengan lebih baik dan mengurangi risiko kehabisan stok di SPBU.

Baca Juga: Kaltim Diimbau Booster dan Jaga Pola Hidup Sehat Menghadapi Peningkatan Kasus Covid-19

Di sisi lain, Saiful Anwar sebagai Pengawas SPBU Juanda 64751028 Samarinda membenarkan penerapan kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembelian BBM subsidi memiliki waktu yang terbatas, sementara jenis BBM lainnya, seperti pertamax, memiliki aturan yang berbeda.

Kebijakan pembatasan jam operasional ini juga dimaksudkan untuk mengatasi antrean panjang yang terjadi di SPBU serta mempersempit ruang gerak pengetap yang membeli BBM di satu SPBU untuk dijual dengan harga lebih tinggi di tempat lain. Saiful Anwar menyatakan bahwa kebijakan ini mulai menunjukkan hasil positif dengan pengaturan yang lebih tertib di SPBU Juanda Samarinda.

Selain pembatasan waktu, pengelola SPBU juga diminta untuk mengikuti aturan terdahulu guna mengurangi aktivitas pengetap. Bagi kendaraan yang kehabisan BBM di luar waktu yang ditentukan, disarankan untuk membeli BBM non-subsidi.

Kritik dan pendapat Purwadi menjadi satu suara dalam mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan konkret guna mengatasi masalah antrean BBM yang masih menjadi kendala di SPBU Samarinda.