Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Mengintensifkan Penanganan Krisis BBM: Menjajaki Solusi Bersama BPH Migas dan Kementerian ESDM
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, semakin menegaskan komitmennya dalam menangani masalah krusial terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Timur. Setelah pertemuan dengan BPH Migas, Akmal Malik baru-baru ini juga mengadakan kunjungan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut pernyataan Akmal Malik, langkah mereka bertujuan mencari solusi atas masalah serius yang terkait dengan ketersediaan BBM di Kaltim, yang baru-baru ini menyebabkan antrean panjang kendaraan di beberapa SPBU. Hal ini berpotensi mengganggu distribusi BBM secara tepat.
"Ikhtiar terus kami lakukan, termasuk pembicaraan dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) terkait situasi BBM di Kaltim yang menjadi keluhan masyarakat," ungkap Akmal Malik.
Pemerintah melalui Dirjen Migas berencana melakukan intervensi terhadap permasalahan BBM di Kaltim. Kementerian yang bersangkutan juga akan mengawasi distribusi BBM secara lebih intensif.
Baca Juga: Antrean BBM Pertalite Terus Mencuat di Kalimantan Timur, Pertamina Ambil Langkah Tegas
"Mengenai BBM, Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas memberikan perhatian khusus terhadap situasi BBM ini dan akan mengirimkan tim untuk memantau keadaan," tambahnya.
Pemprov Kaltim sebelumnya telah meminta BPH Migas untuk menambah kuota BBM. Dinas ESDM Kaltim juga telah mengusulkan tiga poin terkait peningkatan kuota BBM, termasuk jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) seperti pertalite dan solar. Kuota untuk jenis BBM ini dalam beberapa tahun terakhir terus tidak terpenuhi, sehingga penambahan kuota menjadi solusi yang diajukan.
Penurunan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi juga turut memengaruhi permasalahan ini, tanpa adanya deviasi harga yang signifikan, hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penggunaan BBM di lapangan.
Akibatnya, praktik pengetap dan penimbunan BBM terjadi. Kelemahan dalam pengawasan distribusi juga memicu penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran.
"Situasi ini juga terkait dengan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan mobilitas kendaraan dari luar Kaltim yang turut berpengaruh," pungkasnya.
Akmal Malik menegaskan bahwa peningkatan kuota BBM perlu diiringi dengan pengawasan yang ketat dari BPH Migas agar distribusi dapat berjalan secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
