Bapenda Kutai Kartanegara dan Daerah Lain Bersatu Demi Digitalisasi Transaksi

Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara (Bapenda Kukar) bersama perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia berkumpul untuk menghadiri konsinyering pengisian survei terkait Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta pengembangan kompetensi Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Yogyakarta pada 5 dan 6 Desember lalu.

Menurut Kepala Bapenda Kukar, Bahari Joko Susilo, konsinyering ini merupakan kegiatan berkala yang dilaksanakan setiap semester diawasi langsung oleh Bank Indonesia. "Pengisian survei terkait indeks elektronifikasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah ini dilakukan dua kali setahun, dan kini merupakan kali kedua di semester ini untuk mengukur indeks elektronifikasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh Indonesia," ujar Joko.

Indeks ETPD Kukar dikatakan telah mencapai posisi yang memuaskan dengan nilai 94,95 persen, menandakan bahwa Kukar sudah dalam kategori digital yang maju dan berkembang.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Bontang Dorong PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk Mengakomodir Aspirasi Masyarakat di 10 Kabupaten/Kota

Joko menekankan pentingnya upaya menjaga posisi ini dengan mendorong transaksi non-tunai. Secara internal, transaksi non-tunai di antara instansi pemerintahan Kukar sudah cukup baik, namun tantangan selanjutnya adalah mendorong penggunaan non-tunai antara pemerintah dan masyarakat.

"Kukar perlu membangun ekosistem digitalisasi transaksi sehingga tidak ada lagi transaksi tunai, semuanya diarahkan ke non-tunai. Kami berharap penggunaan QRIS, barcode, dan virtual account dapat terus ditingkatkan untuk mempercepat digitalisasi transaksi non-tunai," papar Joko.

Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah memonitor dan memudahkan pemantauan transaksi non-tunai di aplikasi, sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai transaksi yang masih bersifat tunai dan non-tunai. Joko berharap hal ini bisa mempercepat dan memudahkan proses pembayaran retribusi di masa mendatang.