Wakil Ketua DPRD Kaltim: Kasus OTT di Kabupaten Paser, Pelajaran Berharga bagi Pejabat Pemerintahan

Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Kabupaten Paser sebagai pelajaran penting bagi perangkat pemerintahan daerah. Dia menekankan pentingnya kesadaran hukum dan hati-hati dalam pengelolaan anggaran.

"Pejabat pemerintahan mesti berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," ungkap Samsun di Samarinda.

Menurut Samsun, antisipasi terhadap praktik KKN telah disampaikan oleh pemerintah, dan pihak terkait harus mengikuti sistem yang ada untuk mencegah pelanggaran hukum, terutama terkait korupsi.

Samsun juga mengingatkan bahwa kasus OTT di Kabupaten Paser bukan kejadian pertama dari KPK di Kalimantan Timur. Dia merujuk pada penangkapan sebelumnya terkait dugaan suap proyek infrastruktur di daerah lain.

Baca Juga: KPK Amankan 11 Orang dalam OTT di Kalimantan Timur Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu menyatakan keprihatinannya terhadap para pejabat yang seharusnya memahami aturan penggunaan anggaran dan konsekuensi hukum jika melakukan penyelewengan.

"DPRD Kaltim akan selalu mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi, dan kami mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi serta melaporkan jika ada indikasi korupsi di sekitar mereka," tambahnya.

Samsun menegaskan, sumber daya alam yang kaya di Kalimantan Timur seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam kesimpulannya, dia menyerukan kolaborasi untuk menjaga Kalimantan Timur dari korupsi sebagai upaya bersama demi integritas dan keadilan.