Mengapa Ibu Kota Kaltim Tak Pernah Lepas dari Bencana?

Setiap kali hujan turun deras, warga Samarinda dilanda kecemasan yang tak berkesudahan. Genangan air, longsor, rumah terendam, akses jalan terputus, dan bahkan korban jiwa sudah bukan hal asing lagi. Bencana demi bencana seolah menjadi langganan ibu kota Kalimantan Timur ini.

Namun, mengapa Samarinda begitu rentan terhadap banjir dan longsor? Apa yang sebenarnya menjadi akar masalahnya?

Melalui artikel ini, Akurat Kaltim membahas tuntas penyebab utama, dampak serius, dan langkah strategis yang diperlukan agar Samarinda bisa keluar dari krisis bencana ekologis yang berkepanjangan.

1. Letak Geografis Samarinda yang Membuat Rawan Bencana

Samarinda terletak di dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Mahakam dan puluhan anak sungai lainnya. Topografi kota yang cekung dan datar menyebabkan air hujan yang turun tidak bisa langsung mengalir ke sungai, melainkan tertahan dan menggenang di pemukiman warga.

Kondisi ini diperparah saat air sungai pasang atau hujan terjadi serentak di wilayah hulu dan hilir. Tanpa sistem drainase yang memadai, banjir pun tak bisa dihindari.

2. Urbanisasi Tak Terkontrol: Beton Mengganti Hutan

Dalam dua dekade terakhir, pembangunan pesat di Samarinda memicu alih fungsi lahan secara besar-besaran. Hutan dan ruang terbuka hijau berubah menjadi kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, dan tambang batu bara. Akibatnya, daya serap tanah terhadap air hujan menurun drastis.

“Dulu tanah bisa menyerap air, sekarang semuanya tertutup beton. Air hujan langsung lari ke jalan dan sungai,” jelas Arif Nuryadi, pengamat tata kota dari Universitas Mulawarman.

3. Aktivitas Tambang dan Galian C Jadi Pemicu Longsor

Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu lumbung tambang Indonesia, dan Samarinda tidak terkecuali. Sayangnya, aktivitas tambang yang merambah ke wilayah kota dan pinggiran memperparah risiko longsor. Bukit-bukit yang dikupas tanpa reklamasi memicu kerentanan tanah longsor saat musim hujan.

Beberapa lokasi rawan longsor seperti Bukit Alaya, Jalan Gerilya, dan Jalan Rapak Indah menjadi langganan bencana setiap tahun.

4. Sistem Drainase Tak Mampu Menampung Debit Air

Salah satu masalah klasik di Samarinda adalah sistem drainase yang sempit, dangkal, dan tertutup sampah. Banyak saluran air yang tidak terkoneksi dengan baik, membuat air menggenang di satu titik dalam waktu lama.

“Drainase kita umurnya puluhan tahun, tidak dirancang untuk kapasitas hujan ekstrem seperti sekarang,” ujar Kepala Dinas PUPR Samarinda, Yusran Ali.

5. Minimnya Kawasan Resapan Air dan Pengelolaan Sampah Buruk

Samarinda kekurangan kawasan resapan air. Dari total luas wilayah kota, hanya sekitar 10% yang masih berupa ruang terbuka hijau, jauh dari angka ideal 30% sesuai standar nasional.

Di sisi lain, persoalan sampah yang dibuang sembarangan ke sungai dan drainase juga menjadi masalah serius. Sampah menyumbat aliran air, mempercepat genangan, dan menciptakan bau tak sedap serta risiko penyakit.

6. Dampak Sosial dan Ekonomi: Dari Rumah Rusak Hingga Sekolah Diliburkan

Banjir dan longsor di Samarinda bukan sekadar bencana alam, tapi bencana kemanusiaan. Ribuan rumah warga terendam setiap tahun, aktivitas ekonomi lumpuh, sekolah diliburkan, dan warga terpaksa mengungsi.

Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliaran rupiah per musim hujan. Belum lagi trauma psikologis yang diderita anak-anak dan lansia yang menjadi korban.

7. Solusi dan Harapan: Samarinda Butuh Penataan Ulang

Meski tantangan besar, harapan untuk memperbaiki kondisi masih terbuka. Pemerintah Kota Samarinda telah mencanangkan program:

• Revitalisasi drainase perkotaan

• Pembangunan sumur resapan dan biopori

• Reboisasi dan reklamasi bekas tambang

• Penertiban tambang ilegal dan pengawasan tata ruang

• Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan

Namun, semua itu tak akan berhasil tanpa kolaborasi kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kesimpulan: Banjir dan Longsor Bukan Takdir, Tapi Akibat

Apa yang terjadi di Samarinda adalah cerminan dari tata kelola lingkungan dan kota yang belum optimal. Banjir dan longsor bukan takdir, melainkan konsekuensi dari pembangunan yang mengabaikan keseimbangan alam.

Sudah saatnya semua pihak mengambil peran. Pemerintah harus berani membuat kebijakan tegas, masyarakat perlu aktif menjaga lingkungan, dan investor wajib bertanggung jawab atas dampak kegiatannya.

Karena masa depan Samarinda sebagai ibu kota provinsi – dan kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) – sangat bergantung pada kemampuannya mengatasi krisis ekologis ini.