Publik Puas terhadap Kinerja Pemerintah Bikin Gerindra Unggul Elektabilitas

AKURAT - Hasil survei terbaru Nusantara Riset Indonesia menunjukkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tercatat memimpin elektabilitas sebesar 27,25 persen, disusul Partai Golongan Karya 15,67 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 15,17 persen.

Survei tersebut menempatkan peta elektabilitas partai politik dalam dinamika yang dipengaruhi langsung oleh tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan.

"Tingginya elektabilitas tersebut tidak bisa dilepaskan dari persepsi publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sangat memuaskan oleh mayoritas responden," kata Direktur Nusantara Riset Indonesia, Deni Yusup saat menyampaikan paparan di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dalam temuan survei, sebanyak 80,17 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, 7,33 persen menyatakan tidak puas dan 12,50 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Angka ini menunjukkan kuatnya legitimasi politik pemerintah yang turut berdampak pada preferensi elektoral masyarakat.

Lebih jauh, dominasi Gerindra juga terlihat konsisten dalam indikator kesukaan, kinerja, dan popularitas partai politik yang sama-sama berada di kisaran 27 persen. "Kondisi ini memperlihatkan adanya korelasi kuat antara kinerja pemerintah dengan pilihan politik masyarakat," ujar Deni.

Menariknya, faktor ketahanan energi menjadi variabel paling dominan dalam membentuk kepuasan publik dengan persentase 19,17 persen. "Capaian ini menempatkan sektor energi sebagai fondasi utama kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus memperkuat efek elektoral terhadap partai pendukung utama pemerintahan," ucapnya.

Selain itu, faktor lain yang turut memengaruhi kepuasan publik meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 18,33 persen, kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 17,92 persen, penegakan hukum 16,67 persen, ketahanan pangan 15,42 persen, serta sektor pendidikan dan sekolah rakyat sebesar 12,50 persen.

Namun demikian, survei ini juga mencatat sejumlah catatan kritis dari publik. Ketidakpuasan paling banyak dipicu oleh isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum sebesar 13 persen. Selain itu, terdapat sorotan terhadap regulasi yang belum maksimal (10 persen), koordinasi pemerintahan (9,50 persen), serta kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan pembenahan pendidikan yang masing-masing berada di angka 9 persen.

Survei ini dilaksanakan pada 13–22 April 2026 menggunakan metode multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi dan 518 kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh surveyor terlatih, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±2,9 persen. Komposisi responden terdiri dari 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.

Menurut Deni, hasil survei ini menegaskan bahwa isu strategis seperti ketahanan energi tidak hanya berdampak pada stabilitas nasional, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap peta elektabilitas partai politik di Indonesia. Ia menilai konsistensi kebijakan pemerintah akan menjadi faktor penting dalam menjaga tren elektoral tersebut ke depan.