Pemprov Kaltim Menggebrak Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024: Sukses Mewujudkan Visi 'Membangun Kaltim untuk Nusantara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah memasuki tahap penilaian kedua Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024, sebuah apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). PPD merupakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang mencakup evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Sejak tahun 2011, kegiatan ini dikenal sebagai Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dan mulai tahun 2018 berganti nama menjadi PPD. Proses penilaiannya tidak hanya mencakup aspek perencanaan, tetapi juga mencakup pencapaian pelaksanaan pembangunan.

Dalam tahap kedua penilaian PPD di Kaltim, tim penilai dari Kementerian PPN/Bappenas melakukan wawancara dan verifikasi lapangan kepada pemerintah provinsi. Penilaian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi terkait pencapaian pembangunan, kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan, serta inovasi daerah.

Baca Juga: Benua Etam Bersiap Raih Penghargaan Pembangunan Daerah: Tim Penilai Bappenas RI Melakukan Verifikasi Tahap II

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, memaparkan progres pembangunan Kaltim di hadapan tim penilai. Prinsip pembangunan Kaltim tahun 2024-2026 mengusung tema "Membangun Kaltim untuk Nusantara," sesuai dengan arah pembangunan Kaltim sebagai bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam paparannya, Yusliando menyebut bahwa kinerja perekonomian Kaltim pada tahun 2023 tumbuh sebesar 6,22 persen, melebihi capaian tahun 2022 dan tertinggi di regional Kalimantan. Kondisi ketenagakerjaan di Kaltim juga terus membaik, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 sebesar 5,31 persen, lebih rendah dari tingkat Nasional.

Selama tiga tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kaltim mengalami penurunan, mencapai 6,11 persen pada tahun 2023, yang lebih baik dari tingkat Nasional. Yusliando juga menyoroti pencapaian kinerja pengentasan kemiskinan ekstrem di Kaltim pada tahun 2023 yang mencapai 0,10 persen, menjadi yang terbaik se-Indonesia.

Penilaian tahap II ini melibatkan kepala Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemprov Kaltim dan tim penilai dari Kementerian PPN/Bappenas yang hadir secara onsite dan virtual. Dengan pencapaian-pencapaian positif yang telah diraih, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.