Pj Gubernur Kaltim Gelar Rapat Pimpinan Pasca Libur Natal, Bahas Realisasi APBD 2023

Hari kerja pertama pasca libur Hari Besar Natal menjadi momentum penting bagi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, dan jajaran kepala Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi untuk melakukan Rapat Pimpinan (Rapim). Pertemuan ini menjadi panggung utama membahas sejumlah hal krusial, terutama terkait realisasi APBD 2023.
Bertempat di Borneo Ballroom Novotel Hotel Balikpapan pada Rabu (27/12/2023), Akmal Malik, didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dan jajaran asisten, membahas beragam aspek realisasi APBD 2023, termasuk pendapatan dan belanja, pengadaan barang dan jasa, rekap Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2024, prognosis realisasi APBD 2023, serta persoalan inflasi.
Rapat tersebut mengungkapkan potensi penyerapan APBD 2023 yang mencapai 93,79 persen dari pagu perubahan APBD 2023 sebesar Rp 25,3 triliun. Dalam konteks pendapatan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah melampaui target sebesar 116,49 persen dari target Rp 9,2 triliun per 24 Desember 2023.
Namun, rapat tidak hanya sebatas pada realisasi APBD, tetapi juga membahas kinerja pembangunan daerah. Capaian gemilang terlihat dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim yang melebihi IPM Nasional, tingkat kemiskinan yang masih di bawah angka nasional, dan pertumbuhan ekonomi yang positif di atas rata-rata nasional.
Akmal Malik memberikan apresiasi atas kinerja para pimpinan PD dan mengakui kegembiraannya dalam bekerja bersama jajaran birokrat Pemprov Kaltim sebagai Penjabat Gubernur.
"Saya menikmati kerja sama kita. Semoga kinerja kita ini, bermanfaat bagi Kalimantan Timur," ujarnya.
Namun, dalam suasana apresiasi tersebut, Dirjen Otda Kemendagri juga memberikan evaluasi terkait realisasi belanja APBD 2023 di setiap Perangkat Daerah.
"Saya mengevaluasi, pada teknis realisasi belanja. Ke depan, perlu ada antisipasi sejak di proses perencanaan dan mereview kembali anggaran kas," ungkapnya.
Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh berbagai kepala Perangkat Daerah dari Diskominfo, BPKAD, Bappeda, serta seluruh Asisten, Staf Ahli, dan pimpinan PD lingkup Pemprov Kaltim, menjadi panggung penting dalam mengevaluasi dan menetapkan langkah-langkah ke depan guna memastikan kelancaran realisasi APBD serta pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









