Kaltim

Wakil Ketua DPRD Bontang Dorong PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk Mengakomodir Aspirasi Masyarakat di 10 Kabupaten/Kota

Ragil Anggriani | 8 Desember 2023, 07:48 WIB
Wakil Ketua DPRD Bontang Dorong PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk Mengakomodir Aspirasi Masyarakat di 10 Kabupaten/Kota

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, menekankan perlunya PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, untuk memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kaltim. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan dan program yang dulu dijanjikan oleh mantan Gubernur, Isran Noor, belum merata di berbagai daerah.

Bontang, sebagai contoh, masih menghadapi permasalahan banjir dan stunting yang kerap menjadi keluhan masyarakat setempat.

Dalam upayanya untuk menangani hal ini, Agus Haris mengusulkan agar PJ Gubernur menggelar rapat koordinasi yang melibatkan semua pejabat di Kaltim. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat yang ada di berbagai daerah.

Baca Juga: Jumlah Kasus Positif COVID-19 Melonjak, Dinkes DKI Jakarta Sarankan Pralansia 50+ Melengkapi Vaksinasi 4 Dosis

"Lebih baik melibatkan semua pihak daripada menghadapi masalah yang terus terulang. Setiap daerah bisa memaparkan permasalahan utama di wilayahnya, lalu provinsi bisa memberikan dukungan, termasuk bantuan keuangan dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

Agus Haris juga menyoroti penurunan bantuan keuangan yang diterima Bontang setiap tahunnya. Menurutnya, kepala daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya, dan peran PJ Gubernur di sini sangat penting untuk memastikan dukungan yang tepat tepat bagi setiap daerah.

Tak hanya itu, harapannya adalah agar PJ Gubernur memiliki data yang akurat mengenai kondisi di setiap kabupaten dan kota di Kaltim, termasuk data terkait kemiskinan, stunting, dan faktor penting lainnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Kembali Meningkat, Proyeksi dan Pergerakan Saham Sektor Kesehatan: Harapan, Respon, dan Prospek di Masa Depan

"Dengan data yang akurat, PJ Gubernur dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat secara efektif. Tanpa data yang lengkap, pelaksanaan program-program yang dijalankan akan kurang efektif," pungkasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.