Proyek Ibu Kota Nusantara di Kaltim: Kontroversi dan Agenda Prioritas Calon Presiden di Pilpres 2024

Proyek monumental pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi sorotan dalam perdebatan para calon presiden dalam Pilpres 2024. Dalam kampanyenya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) menyatakan keengganannya melanjutkan proyek tersebut. Mereka menekankan bahwa fokus utama haruslah pada pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Proyek IKN hanya dirasakan oleh aparat negara. Kita harus memprioritaskan fasilitas yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat, bukan hanya penyelenggara negara," ujar Anies dalam Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP).

Sementara pasangan Ganjar-Mahfud, yang merupkan Paslon nomor urut 3, menyatakan komitmen untuk melanjutkan proyek IKN berdasarkan kewajiban Undang-Undang. Ganjar menekankan bahwa siapapun pemimpinnya wajib melaksanakan UU, termasuk proyek IKN yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Baca Juga: Ketenagakerjaan Kalimantan Timur Meningkat, TPT Turun menjadi 5,31 Persen di Agustus 2023

Di sisi lain, Prabowo Subianto yang turut didampingi oleh Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa proyek IKN masuk ke dalam 17 program prioritasnya jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, proyek ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.

Meskipun proyek ini telah memiliki landasan hukum, pemerintah tetap harus bekerja keras untuk menggalang investasi. Presiden Joko Widodo, dalam lawatannya ke Norwegia, berharap mendapatkan dukungan investasi, khususnya dalam membangun IKN sebagai kota pintar berbasis hutan.

Hingga saat ini, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat adanya surat minat investasi yang mencapai 323 surat hingga November 2023. Salah satunya berasal dari perusahaan teknologi, Samsung. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menyatakan bahwa hingga kini nilai investasi yang telah masuk mencapai Rp35 triliun, dengan proses groundbreaking yang diharapkan terjadi pada Desember 2023.

Baca Juga: Perusahaan Kaltim Sabet Penghargaan Bergengsi di Ajang Naker Award 2023

Polemik terkait proyek ini menjadi salah satu isu penting dalam peta perdebatan calon presiden menjelang Pilpres 2024, dengan pendekatan beragam terkait pentingnya pengalokasian dana dan perhatian pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur yang dianggap prioritas.