Kontroversi Ibu Kota Negara: Prioritas Pembangunan Nusantara Dipertanyakan, IKN 500T atau 200T 10 Kota di Kalimantan ?
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) kembali jadi sorotan, kali ini dipertanyakan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu, yang menyoroti kurangnya manfaat bagi masyarakat dibandingkan dengan opsi lain.
Didu membandingkan proyek IKN dengan pengembangan 10 kota lainnya, menyoroti perbandingan biaya yang lebih rendah untuk opsi terakhir. Berdasarkan data World Bank, Didu mencatat bahwa pembangunan 14 kota besar bisa terwujud dengan dana sekitar Rp180 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana yang akan dihabiskan untuk IKN, yang mencapai Rp466 triliun.
"Dana sebesar ini bisa dimanfaatkan untuk memajukan lebih dari 30 kota di Indonesia," ujarnya melalui akun media sosialnya, mempertanyakan manfaat dari alokasi dana yang besar untuk IKN.
Baca Juga: Universitas Mulia Balikpapan: Dukungan Teknologi Menuju Ketahanan Pangan IKN Kalimantan Timur
Said Didu menyoroti pilihan antara membangun IKN yang diperkirakan akan menelan dana minimal Rp500 triliun dan dikendalikan oleh asing serta pengusaha dengan keringanan pajak dan hak guna bangunan (HGB) selama 190 tahun.
"Opsi kedua adalah membangun 10 kota dengan biaya hanya sekitar Rp200 triliun yang akan memberikan manfaat bagi ratusan juta penduduk perkotaan," tambahnya.
Pernyataan tersebut menyoroti pertanyaan kritis terkait prioritas alokasi dana publik dan manfaat yang dihasilkan dari proyek-proyek infrastruktur besar seperti IKN, menjelang masa kampanye Pemilihan Presiden 2024.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
