Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Ke-11 Kalinya Berturut-turut

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Opini ini diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2023. Prosesi penyerahan dokumen dan penandatangan berita acara serah terima dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung Utama B.
Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dalam penyampaiannya menyambut baik capaian prestasi ini. Ia mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional adalah modal dasar dalam mewujudkan visi Pemerintah Kalimantan Timur yang berani.
Pencapaian Opini WTP ini, yang telah diraih selama 11 tahun berturut-turut, menjadi prestasi yang membanggakan bagi jajaran pemerintah provinsi. Hal ini merupakan hasil dari kinerja produktivitas dan profesionalitas aparatur yang tinggi dalam pengelolaan pemerintahan.
Namun demikian, Akmal menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan harus dijadikan landasan untuk terus meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Fokus utama tetaplah pada pelayanan prima kepada masyarakat.
Meskipun meraih Opini WTP, masih ada beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti, seperti pengelolaan beasiswa yang lebih transparan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan swakelola. Akmal menegaskan bahwa Opini WTP harus menjadi pemicu bagi ASN di lingkungan Pemprov Kaltim untuk semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Di samping transparansi dan akuntabilitas, penting juga untuk mewujudkan ketepatan program dan kegiatan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata di tengah masyarakat. Persoalan tersebut termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrim, stunting, dan pengelolaan aset.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjawab tantangan dinamika ekonomi regional dan global dengan kinerja yang terbaik. Opini WTP dari BPK RI menjadi bukti dari upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









