Prof. Vedi Hadiz: Jangan Berharap Reformasi 1998 Terulang

AKURAT - Di tengah tekanan ekonomi yang kian berat, dengan nilai tukar rupiah yang pada Kamis (4/6/2026) menembus level psikologis Rp18.035 per dolar AS, pertanyaan tentang kemungkinan terulangnya Reformasi 1998 kembali mengemuka. Namun, salah satu pakar politik Asia Tenggara terkemuka justru mengingatkan publik untuk tidak menaruh harapan ke sana.

Vedi R. Hadiz, Profesor Asian Studies dari Universitas Melbourne, Australia, menegaskan, meskipun krisis ekonomi yang memburuk dalam 16 hingga 18 bulan ke depan berpotensi memicu gejolak sosial, skenario seperti Reformasi 1998 bukanlah sesuatu yang patut diidamkan.

"Kalau dalam 16–18 bulan krisis ekonomi lebih parah, bisa jadi kejadian seperti Reformasi 1998. Tapi, don't hope 1998 yang sangat merugikan itu terjadi karena bisa Anda lihat hasilnya seperti sekarang — yang berkuasa justru oligarki," kata Prof. Vedi dalam diskusi peluncuran buku terbarunya bersama Richard Robison, 'Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia: Power Reorganised' di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pelemahan Rupiah: 1998 vs 2026

Konteks peringatan Prof. Vedi menjadi semakin relevan bila melihat kondisi nilai tukar saat ini. Pada puncak krisis moneter Mei 1998, rupiah terjun bebas dari level Rp2.500 menjadi Rp16.800 per dolar AS, memicu inflasi hingga 78 persen, lumpuhnya kegiatan ekonomi, gelombang kebangkrutan perusahaan, dan lonjakan pengangguran.

Kini, hampir 28 tahun kemudian, nilai tukar rupiah pada Kamis (4/6/2026) bergerak di kisaran Rp18.035 per dolar AS — melampaui secara nominal titik terlemah yang tercatat pada masa krismon 1998.

Kendati demikian, para ekonom sebelumnya mengingatkan bahwa perbandingan nominal semata bisa menyesatkan. Cadangan devisa saat ini jauh lebih kuat, sistem perbankan lebih sehat, dan instrumen stabilisasi nilai tukar lebih modern dibandingkan kondisi 1998. Karena itu, meskipun angka nominal serupa, situasi fundamental ekonomi tidak seburuk krismon 1997-1998.

Perbedaan konteks inilah yang menjadi salah satu argumen Prof. Vedi: kejatuhan rezim 1998 terjadi dan disusul dengan para oligark yang berada dalam kebingungan dan kepanikan. Itu seharusnya jadi kesempatan emas.

Sayangnya, yang mengisi kekosongan kekuasaan bukan masyarakat sipil yang progresif, melainkan kelas-kelas yang sama oligakisnya dengan wajah baru.

Danantara: ATM Pribadi dan Sentralisasi Oligarki

Prof. Vedi secara khusus menyoroti lembaga superholding negara, Danantara, sebagai instrumen baru konsolidasi oligarki. Menurutnya, seluruh aset BUMN yang kini dimasukkan ke dalam Danantara menjadikan lembaga itu diduga semacam "ATM pribadi" bagi lingkaran kekuasaan — dan itulah yang memungkinkan presiden leluasa melakukan kunjungan ke luar negeri.

Pernyataan itu bukan tanpa dasar empiris. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga akhir Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan 53 kali kunjungan ke luar negeri, dengan rata-rata dua hingga tiga kali per bulan.

Hingga 31 Maret 2026 saja, total waktu yang dihabiskan di luar negeri mencapai sekitar 112 hari atau hampir 3,5 bulan, dengan estimasi biaya negara sekitar Rp960 miliar.

Ironinya, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo sendiri meminta kementerian dan lembaga memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen dengan target penghematan Rp20 triliun.

Lebih jauh Prof Vedi menjelaskan, jika pada era Jokowi peran walikota, bupati, dan DPRD berfungsi sebagai wadah oligarki lokal dalam proyek strategis nasional (PSN) sekaligus mesin pemenangan pemilu, kini mekanisme itu menurutnya telah tersentralisasi melalui Danantara — sebuah transformasi yang justru mempererat cengkeraman kekuasaan oligarkis, bukan melonggarkannya.

Masyarakat Sipil: Terfragmentasi dan Rentan Dikooptasi

Ancaman terbesar bagi perubahan, menurut Prof. Vedi, bukan berasal dari kuatnya oligarki semata, melainkan dari lemahnya masyarakat sipil progresif.

Selama civil society terfragmentasi, tidak solid, dan tidak terkonsolidasi, dua risiko utama mengintai: pertama, mereka akan terkooptasi oleh kekuasaan; kedua, mereka tidak akan mampu terlibat dalam gerakan sosial yang lebih luas dan bermakna.

"Mereka seharusnya punya jiwa reformatif dan akuntabel kepada basis massa di bawahnya," tegasnya.

Sebagai ilustrasi, ia menyebut kecenderungan serikat buruh yang lebih memilih live chat dengan Presiden Prabowo ketimbang membangun gerakan sosial yang konsisten. Ini berbeda jauh dengan Korea Selatan, di mana partai buruh justru lahir dari rahim gerakan buruh yang kuat.

Robison: Perubahan Butuh Krisis Total

Pandangan senada disampaikan Richard Robison, Profesor Emeritus dari Universitas Murdoch, Australia, yang turut menulis buku tersebut.

Robison mengakui bahwa masyarakat sipil mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan — ditandai dengan munculnya pikiran kritis dan gelombang demonstrasi. Namun ia mengingatkan bahwa untuk menghasilkan perubahan struktural yang nyata, dibutuhkan lebih dari sekadar protes: diperlukan krisis ekonomi yang masif, dan keruntuhan rezim secara menyeluruh.

"Sedangkan sekarang, rezim penguasa terkonsolidasi dan terekonsiliasi," timpalnya.

Dengan demikian, banyak prasyarat yang berat untuk mengulang reformasi 1998. Itulah yang membuat baik Vedi maupun Robison sepakat: perubahan di Indonesia tidak akan datang dari mengulangi Reformasi 1998, melainkan dari membangun sesuatu yang sama sekali berbeda dari kegagalannya.