Dukung Operasional MBG, Kaltim Perkuat Rantai Pasok Pangan

AKURAT KALTIM - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kalimantan Timur mendukung penuh kelancaran operasional Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu. Dinas pun memperkuat rantai pasok komoditas pangan lokal.

"Penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah penting untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh, efisien, serta berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan strategis," kata Kepala DPTPH Provinsi Kaltim Fahmi Himawan di Samarinda, Jumat (22/5/2026).

Pihaknya telah menerima kunjungan perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia untuk membahas kesiapan suplai bahan baku di wilayah setempat.

Menurut Fahmi, Provinsi Kalimantan Timur saat ini memiliki kapasitas produksi yang memadai dengan dukungan komoditas seperti beras, jagung, cabai, telur, daging ayam, hingga produk hortikultura lainnya.

Seluruh dukungan pasokan ini juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan harian pada 170 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini telah beroperasi maksimal di Kalimantan Timur.

Program MBG menjadi penting dalam memenuhi makanan sehat secara rutin kepada ribuan penerima manfaat mulai dari jenjang pendidikan usia dini (PAUD) hingga menengah atas (SMA/SMK).

"Selain berfokus pada pemenuhan gizi generasi muda, program ini juga dirancang untuk menyerap langsung hasil panen agar perputaran ekonomi dirasakan nyata oleh para petani dan nelayan lokal," kata Fahmi.

Pihaknya menggenjot sinergi antara sektor pertanian, peternakan, perikanan, Bulog, serta pelaku usaha pangan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku tidak terputus.

Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan empat pilar utama sebagai pedoman aksi dalam membangun ketahanan pangan jangka panjang.

Pilar pertama adalah mengoptimalkan potensi pertanian lokal secara masif guna menekan tingkat ketergantungan wilayah terhadap pasokan bahan pokok dari luar provinsi.

Pilar kedua berfokus pada upaya mengurangi penyusutan hasil panen serta meminimalkan tingkat pemborosan makanan di tingkat konsumen akhir.

Kemudian ketiga, mendorong percepatan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna agar tata kelola lahan pertanian masyarakat menjadi jauh lebih produktif dan efisien.

Pada pilar keempat, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kuantitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai jaring pengaman utama apabila sewaktu-waktu wilayah ini menghadapi krisis pasokan.

Pengelolaan CPPD di Kaltim kini mengacu pada Pergub Nomor 6 Tahun 2026 guna menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Berdasarkan target stok minimal tahun 2025, CPPD Provinsi Kaltim ditetapkan sebesar 111,03 ton, dengan alokasi terbesar di tingkat kabupaten berada di Kutai Kartanegara sebanyak 143,31 ton.