Etika Pergaulan dan Personal Branding: Pondasi Penting Bagi Pejabat Publik

Etika pergaulan dan personal branding telah menjadi pilar utama bagi setiap individu yang menempati posisi publik, terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pada acara Pengembangan Kompetensi ASN di Hotel Mercure, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim, Dra Nina Dewi, menegaskan pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam lingkungan kerja maupun interaksi dengan masyarakat.

"Etika pergaulan tidak hanya terbatas pada lingkungan kerja, tetapi juga mencakup interaksi dengan masyarakat," ungkap Nina Dewi.

Nina menekankan bahwa mempertahankan reputasi dan moralitas dalam setiap tindakan dan keputusan adalah hal yang krusial bagi pejabat publik. Personal branding bukan hanya sebatas pencitraan individu, tetapi juga merefleksikan citra institusi yang diwakilinya.

Baca Juga: Penghargaan bagi Dedikasi dan Dedikasi Pemuda

Sebuah personal branding yang kuat mencakup komitmen pada nilai-nilai yang tinggi, konsistensi perilaku, dan kemampuan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Membangun personal branding yang solid adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan rekan kerja.

“Melalui BPSDM Kaltim CorpU, kami optimis dalam meningkatkan pengetahuan ASN. Kami berharap para peserta dapat menyerap materi ini dengan sebaik mungkin,” jelasnya.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN sebagai agen perubahan yang etis, memiliki kredibilitas tinggi di mata publik, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Baca Juga: Upaya Kaltim dalam Mengendalikan Inflasi: Sekdaprov Sri Wahyuni Berbagi Strategi

Peserta kegiatan ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas dari Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Kabupaten/Kota di wilayah tersebut. Hadir dalam acara ini adalah perwakilan dari berbagai instansi, seperti Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Adpim, dan perangkat daerah lainnya.