DKT Klisara Dorong Penggunaan Bahasa Indonesia di IKN Nusantara

Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Klinik Bahasa Negara (Klisara) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi sorotan penting dalam upaya menerapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa sah negara di ruang publik.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Kaltim, Halimi Hadibrata, menggarisbawahi pentingnya implementasi bahasa resmi negara di IKN dan daerah penyangganya. Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pada Selasa (28/11) di Ruang Rapat Lantai 1 Tower Kantor Bersama Site 1B HPK IKN.

"Dalam penerapan bahasa resmi negara, kami berfokus pada kawasan inti Ibu Kota Negara dan daerah penyangga. Hal ini menjadi penting untuk menonjolkan Bahasa Indonesia," ungkap Halimi.

Baca Juga: Transformasi dari Tambang ke Pariwisata dan UMKM Meningkatkan Pertumbuhan

Kendati pembangunan di IKN semakin masif, masih terdapat banyak papan informasi dan tanda-tanda di ruang publik yang lebih menekankan bahasa asing, seperti yang tertera pada pintu dengan kata-kata "in, exit, push, pull," yang seharusnya disajikan dalam Bahasa Indonesia.

"Penggunaan bahasa asing masih diperbolehkan, namun Bahasa Indonesia tetap harus menjadi fokus utama. Bahasa Indonesia dapat ditempatkan di bagian atas dengan bahasa asing di bawahnya, mengingat ruang publik juga melayani tamu asing," jelasnya.

Diskusi ini menegaskan pentingnya sosialisasi yang lebih kuat agar Bahasa Indonesia lebih diutamakan dalam forum-forum resmi. Setelah paparan materi, setiap lembaga menandatangani komitmen bersama untuk memprioritaskan penggunaan bahasa negara di IKN Nusantara.

Baca Juga: Mengabadikan Sejarah Suku dalam Epik Sinematik

Upaya ini mendapatkan dukungan penuh dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang menyampaikan komitmen bersama kepada Otorita IKN untuk mengedepankan Bahasa Indonesia dalam ruang publik IKN.

Dalam perjalanan menuju penggunaan bahasa negara yang lebih luas, Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Klisara di IKN Nusantara menjadi langkah awal yang menandai komitmen bersama untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang lebih mendominasi dalam ruang publik, memperkuat identitas nasional, dan mendorong penggunaan bahasa negara di forum-forum resmi.