Cak Imin Tanggapi Penolakan PKS terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN

Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar Anggap Penolakan sebagai Hak Otoritas Partai

Cak Imin, calon wakil presiden nomor urut 1, memberikan tanggapannya terkait penolakan PKS terhadap pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia menilai penolakan tersebut sebagai hak otoritas masing-masing partai yang tergabung dalam koalisi.

"Dalam dinamika politik, itu merupakan otoritas dari masing-masing partai. Mari kita beri kesempatan semua berpikir, tapi intinya dinamika biasa," ungkap Cak Imin pada Senin (27/11/2023).

Meski demikian, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap konsisten dengan pendukungannya terhadap pemindahan ibu kota ke IKN. Menurutnya, implementasi Undang-Undang terkait IKN yang telah disetujui harus dijalankan.

Baca Juga: Anies Baswedan Menegaskan Pentingnya Pembangunan Merata di Tengah Wacana IKN

"PKB sampai hari ini masih yakin bahwa Undang-Undang IKN itu harus dilaksanakan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu telah menyatakan tiga alasan penolakan PKS terhadap pemindahan ibu kota. Salah satunya adalah aspek historis, mengingat Jakarta memiliki nilai sejarah penting bagi bangsa. Selain itu, PKS meyakini bahwa pemerataan pembangunan bisa dicapai dengan mengembangkan pusat ekonomi di kota-kota kecil, serta melalui pelestarian lingkungan demi keberlanjutan generasi penerus.

Penolakan PKS ini menandai perbedaan pandangan di dalam koalisi terkait rencana pemindahan ibu kota, menimbulkan diskusi hangat di tengah peta politik menjelang Pilpres 2024.